undang. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang -Undang DasarCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. undang

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan uleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,. 10, LN. Learn more in the Cambridge Indonesian-English Dictionary. BAB I KETENTUAN UMUM. Nilai dan Norma Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Undang-undang Malaysia (Tulisan Jawi: اوندڠ-اوندڠ مليسيا) berteraskan sistem perundangan common law, sebagai hasil langsung penjajahan Tanah Melayu, Sarawak, dan Borneo Utara oleh Britain sejak awal 1800-an hingga 1960-an. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara. Undang-undang (UU) NO. 6801 jdih. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Par Aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan Bagian atau isi dari KONSTITUSI Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103. 9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 4. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2013TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam. written by nani October 9, 2017. uuo 32 th 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 3 Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: a. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peserta didik adalah. Undang bersama Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Tunku Besar Tampin didefinisikan sebagai Raja bagi Negeri Sembilan. The word is part of false friends between Standard Malay and Indonesian due to shared etymology. Undang-undang (UU) tentang Bea Meterai. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Displaying 1-10 of 25 results. Sudah diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri/sekretaris negara. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Perpu memiliki hierarki yang setara. Tujuannya adalah untuk keadilan dan mestilah bersesuian, diterimapakai dan dipersetujui secara umum oleh masyarakat. Mereka mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan. U. GUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2022TENTANGTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau. 2009/ No. 021-29827793. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi Undang-Undang No. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. III. 10. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Undang-Undang, 7 TAHUN 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 (Download PDF) Penulis: Amrin Madolan. undang-undang (Jawi spelling اوندڠ٢‎, plural banyak undang-undang, informal 1st possessive undang-undangku, 2nd possessive undang-undangmu, 3rd possessive undang-undangnya) law (the body of binding rules and regulations) Usage notes . UU ini mencabut UU Nomor 3 Tahun 2005. Atau sebaliknya , tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 7. Sign in. Belum maksimal yang dimaksud karena UU Narkoba dianggap hanya menitikberatkan kepada penindakan, bukan kepada pencegahannya. Mencabut : UU No. ) Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang--undang merupakan luahan pemikiran satu--satu bangsa yang bertamadun. Syarat-syarat Berlakunya Undang Undang. Ini tertumpu kepada pemisahan kuasa di dalam negeri. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Untuk menghasilkan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang. BUKU KEDUA. d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2010. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Rancangan Peraturan Daerah Nomor - Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023 - 2053 4. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara. dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Tidak kira sama ada ia tertulis atau tidak. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERDJA. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. 2009/ No. Diundangkan di Cipanas Pada tanggal 30 Juni 1930 Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 240, TLN No. Teks Undang-undang Dasar 1945: Makna Pembukaan. Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 166, Tambahan Lembara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. ABSTRAK: bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan. Sebagai aplikasi pembaca undang-undang Indonesia, Themis Reader kini hadir dengan fitur yang semakin menarik dan fungsional bagi pembacanya. Adapun tanggal berlakunya disesuaikan dengan tanggal yang ada dalam undang undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. 2008/NO. di Lihat 816 kali . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Syarat-syarat Berlakunya Undang Undang. terhadap beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; e. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Akta Hakcipta 1969. Undang Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM). 11/2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 25, LN. Selain dilengkapi denga data undang-undang lebih dari 10. membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (l), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. id - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan digelar dan diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. UU No. Presiden Jokowi telah menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Fungsi Peraturan Pemerintah dan materi muatannya. bahwa ketentuan peraturan perundang. Undang--undang merupakan luahan pemikiran satu--satu bangsa yang bertamadun. Ia perlu untuk menegakkan hak-hak yang termaktub di dalam sesuatu perlembagaan. Mengubah : UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan. 2007/NO. ↔ In certain extreme situations, the law is inadequate. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan. 7. Penjelasan: 72 hlm. undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif; f. Pasal 135A. legislasi ialah proses pembuatan Undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan unsur pemerintahan eksekutif [2] . -Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akta Bank Pertanian Malaysia 1969. 1. berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 69, TLN NO. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan. 143, TLN No. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang. Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Jika Anda ingin mengetahui hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Anda dapat mengunjungi situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI. Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2001. E. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. ABSTRAK: bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat. 1994/ No. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. M E M U T U S K A N: Menetapkan:Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaAbstrak. Jurnal ini didedikasikan sebagai media pembahasan hukum, yang dalam bahasa Melayu disebut Undang, dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Jika Anda ingin mengetahui hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Anda dapat mengunjungi situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI. Page 2 Undang undang K3 bagi para Ahli K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan salah satu alat kerja yang penting, dianggap penting karena Undang Undang K3 ini memberikan pedoman agar dapat menerapkan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: Memaksa orang lain; Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri. Undang-undang (UU) NO. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. BAB I KETENTUAN UMUM. 1. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan. Mengingat: 1. pdf. Dalam Undang-undang (UU) No. ”. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TENTANG DATABASE PERATURAN. 2012/No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi. 42, LN. Bidang. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang lainnja jang berada di. (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: UNDANG2 laut. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. undang-undang translate: act, enactment, legislation, statute. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden. UUD 1945 hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. 5 tahun 1999 4. go. Referensi: Contoh Penulisan: Kutipan (in-text citation) Berdasarkan Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2012TENTANGSISTEM PERADILAN PIDANA ANAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa untuk. 5069, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan. 41, TLN NO. 2009/ No. 153, TLN NO. ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh.